INewsID-Dalam keterangan tertulisnya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya harus fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN), tidak terjebak dalam polemik teknis.
Selama bertahun-tahun masalah tersebut selalu muncul, terutama pada subsidi energi, seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram.
Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki oleh Menteri Keuangan,” Ujarnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Aspek teknis seperti penetapan harga maupun distribusi subsidi merupakan kewenangan kementerian teknis, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Sosial.
Sedangkan tugas utama Menkeu adalah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sebagai bendahara umum negara.
Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antar Kementerian.
Di tegaskan bahwa subsidi adalah menjaga daya beli rakyat kecil serta memastikan kelompok rentan mendapat akses energi dengan harga terjangkau.
Oleh sebab itu polemik antar kementerian tidak boleh menutupi tujuan utama kebijakan subsidi.
Jika distribusi subsidi LPG 3 kg atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, dampak yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Hal yang diperlukan saat ini adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang public.
Misbakhun juga menegaskan bahwa basis data penerima manfaat subsidi energi akan masuk ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama Kementerian ESDM dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sehingga hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah penguatan koordinasi dan pemutakhiran data secara konsisten.
Misbakhun mengingatkan, APBN 2026 belanja subsidi dan kompensasi energi diproyeksikan meningkat seiring ketidakpastian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Menurutnya, disiplin fiskal dan tata kelola yang lebih baik akan sangat menentukan kredibilitas APBN dan kepercayaan publik.
Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat. Namun tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menkeu harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel.
