TOKOH-Indonesia saat ini seakan tengah di terpa krisis multidimensi. Berbagai persoalan membelit seluruh sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya dalam bidang social, ekonomi, budaya, dan politik, namun ancaman perpecahan juga menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara.
Setiap persoalan selalu di picu dan dikaitkan dengan isu sara dan ekonomi. Sementara itu kebijakan pemerintah kerap kali tidak berpihak kepada rakyat. Mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok maupun oligarki, sehingga rakyat kecil akhirnya harus menjadi korban.
Rasa kebersamaan dan gotong royong sudah menjadi barang langka yang jarang kita temui di tengah masyarakat. Lantas bagaimana mencari jalan solusi menyikapi krisis multidimensi tersebut?
Berikut petikan wawancara dengan pemerhati budaya dan tokoh muda NU asal Solo, RT Sudrajat Dwijodipura, terkait kondisi yang ada saat ini.
Melihat kondisi krisis multidimensi yang ada saat ini bagaimana anda melihatnya?
Krisis multidimensi adalah persoalan multikomplek dari berbagai persoalan yang ada akibat krisis ketidakpercayaan rakyat terhadap tata kelola system. Baik dibidang ekonomi, social, budaya dan politik.
Semua persoalan yang di hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sebenarnya tidak lepas dari persoalan masa lalu yang masih membelit. Bahkan belitan tersebut semakin bertambah parah seiring dengan terbukanya informasi di internet dan media social atas nama kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.
Baik buruk perjalanan suatu bangsa tidak bisa di lepaskan dari sejarah yang ada pada bangsa itu sendiri. Jika kita ingin maju maka kita harus menengok kebelakang mengambil yang baik dan bermanfaat dalam sejarah untuk di bawa menapaki kehidupan masa depan bangsa. Begitupun sebaliknya, krisis multidimensi yang di alami oleh suatu bangsa juga tidak bisa di lepaskan dari semua persolaan masa lalu.
Oleh karena itu ibarat kereta api yang membawa arah perjalanan sebuah bangsa, pemimpin adalah masinis kereta, sementara itu pemerintah adalah lokomotifnya, dan rakyat adalah gerbong gerbongnya. Â Sebagai seorang masinis, pemimpin harus memiliki pendirian yang kuat. Sebab jika tidak kuat menerima hantaman dan dorongan dari belakang, maka arah perjalanan kereta api akan keluar dari relnya.
Karena didalam gerbong belakang berisi penumpang dari berbagai ragam yang berbeda. Setiap saat bisa muncul silang pendapat. Aparat keamanan selaku pihak yang di beri wewenang untuk menjaga keamanan harus berada di tengah. Meski banyak tekanan dan campur tangan ingin mengendalikannya, namun ia tetap harus professional berada di tengah.
Dalam sebuah kereta api tentu banyak problem dan persoalan, akan tetapi semua masalah yang ada tersebut sebenarnya dapat di atasi, jika semua memegang prinsip gotong royong. Memiliki ideologi yang sama yang berasal dari sejarah masa lalu yang seharusnya tetap di pertahankan sebagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi tersebut adalah Pancasila.
Oleh sebab itu timbulnya krisis multidimensi yang ada saat ini tak lepas dari semakin hilangnya ideologi bangsa.
Indonesia adalah negara kesatuan, ribuan pulau yang di satukan menjadi sebuah negara yakni Republik Indonesia. Kesatuan tersebut di ikat dalam ideologi Pancasila, maka dari itu sudah seharusnya ideologi negara tersebut di jaga dan dikuatkan agar persatuan tidak retak.
Apalagi jika kita melihat berbagai persoalan yang ada di daerah saat ini, banyak sekali konflik di picu isu sara. Pemerintah daerah selaku pihak yang paling berwenang, seharusnya mampu memetakan retakan konflik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah harus berdiri di tengah, menjembatani dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Seperti halnya implementasi nilai nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
Sehingga akan mampu mengkondisikan wilayahnya masing masing. Jangan justru ban cinde ban siladan atau pilih kasih. Pemetaan wilayah dari bibit konflik sekecil apapun akan mempermudah aparat melakukan deteksi dini terhadap isu keamanan, sehingga mudah tertangani dan cepat terselesaikan. Tidak memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi, pencitraan, golongan dan kelompok.
Partai politik sebagai salah satu instrument negara yang ada dalam konstitusi seharusnya menjadi pilar dalam menanamkan ideologi Pancasila. Karena hal itu sejalan dengan ideologi partai yakni Pancasila dan UUD 1945.
Hanya saja apa yang terjadi saat ini, Ideologi Pancasila dan UUD 1945 hanya tulisan untuk melengkapi AD/ART saja, bukan menjadi pijakan dasar dalam membuat kebijakan arah partai. Sebab jika semua keputusan dan kebijakan berpijak pada nilai nilai Pancasila maka yang ada adalah untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa.
Jika semua partai politik memiliki arah yang sama dalam misi dan visi sejalan dengan ideologi Pancasila, maka arah perjalanan bangsa ini pasti akan menuju kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Partai politik adalah gerbong gerbong kereta api yang harus sejalan dengan lokomotifnya. JIka tidak ada gerbong yang sejalan maka sebaiknya di lepas, agar tidak membebani laju kereta api.
Bagaimana membangun arah kebijakan yang baik untuk bangsa?
Arah kebijakan yang baik tentu semua untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apakah arah kebijakan yang di buat tersebut tidak terkontaminasi kepentingan tertentu. Ini yang harus di hindari oleh semua pemimpin di negeri ini. Tidak hanya Presiden dan pemimpin partai, tetapi kepala daerah dan para pejabat di semua instansi harus memilik arah yang sama.
Bukan menjadi rahasia umum lagi, dimana mana pungli dan korupsi merajalela. Bahkan perbuatan melanggar hukum tersebut tidak bisa di lakukan sendiri, pasti secara berjamaah. Pungli dan korupsi sekarang sudah membudaya akibat hilangnya hati nurani, serta semakin tingginya rasa individualism dalam kehidupan masyarakat kita saat ini.
Sebagai contoh, jika orang tua kita dulu menanam pohon hasilnya tidak dimakan habis saat itu, tapi juga memikirkan anak cucunya. Ini mencerminkan Upaya membangun keselarasan, memikirkan kepentingan masa depan anak cucunya agar mereka masih mendapatkan bagian dari kemulyaan yang dimiliki oleh orang tuanya.
Rasa berbagai dan menjaga kepentingan masa depan sekarang hampir sudah tidak ada dalam kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Kalaupun toh itu masih ada, di pastikan mereka adalah masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai nilai kelestarian alam semesta. Karena sebagian besar masyarakat kita saat ini lebih mementingkan diri sendiri ketimbang gotong royong.
Padahal secara umum masyarakat Nusantara adalah bangsa gotong royong yang mengedepankan sikap kebersamaan dan toleransi. Derasnya arus informasi melalui media social dan masuknya ideologi transnasional baik fundamentalis kiri maupun kanan, membuat masyarakat kita kehilangan jati dirinya.
Mereka lebih mudah menerima ajaran dan budaya asing ketimbang budaya dan mengenal asal usulnya sendiri. Mereka lebih tergiur janji surga ketimbang berbuat baik untuk sesama.
Belajar dari sejarah kemajuan masa lalu peradaban bangsa Nusantara. Abad ke 7 bangsa Nusantara sudah berhasil membuat Candi Borobudur yang masa pembangunanya di kerjakan lebih dari setengah abad, serta mengalami peralihan kepemimpinan. Kemegahan Candi Borobudur menunjukan kemajuan arsitektur bangsa Nusantara pada masa lalu yang sampai saat ini belum ada tandinganya.
Konsistensi kebijakan yang terus di lakukan hingga setengah abad lebih mampu menunjukan kepada dunia, bahwa bangsa Nusantara adalah bangsa besar yang sangat maju pada masanya. Konsistensi kebijakan tersebut sangat penting di tiru di jaman modern seperti sekarang ini, agar arah perjalanan  Bangsa Indonesia mencapai kemakmuran.
Negara harus memiliki haluan untuk arah kebijakan, baik ekonomi, social, budaya dan politik. Sebab hanya dengan haluan tersebut konsistensi arah kebijakan sejalan dengan visi besar yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Haluan yang di buat harus selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pemerintah harus melakukan penguatan sejarah, mengembalikan ingatan anak bangsa pada sejarah. Banyaknya kelompok kelompok dari luar yang ingin menghancurkan sejarah Nusantaran harus di tangkal dengan sikap tegas. Sebab dampak pengaburan dan penghilangan ingatan anak cucu kita pada sejarah Nusantara hari ini sudah bisa kita rasakan.
Sikap individualisme mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia, pada akhirnya menghilangkan sikap gotong royong masyarakat Indonesia.
Mereka sudah tidak lagi memegang teguh ajaran luhur bangsa Nusantara yang mengutamakan keselarasan, dan membangun spirit hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Perilaku masyarakat yang semakin jauh dari nilai nilai luhur tersebut, tak lepas dari kepentingan politik asing yang ingin menghancurkan bangsa lewat pengaburan sejarah leluhur Nusantara.
Lantas bagaimana Langkah yang baik menyikapi persoalan tersebut?
Pendidikan adalah kunci dalam membangun sebuah generasi baru yang lebih baik. Untuk membangun sebuah generasi baru, dunia pendidikan adalah tempat yang paling tepat. Akan tetapi kebijakan dunia Pendidikan juga harus memiliki haluan untuk satu hingga dua generasi ke depan agar tercetak generasi baru yang unggul.
Oleh karena itu kurikulum dunia pendidikan sejak usia dini hingga perguruan tinggi harus konsisten untuk pembangunan dan penanaman moral Pancasila melalui Pendidikan mental dan spiritual. Pemerintah harus melakukan control penuh kurikulum, sehingga pendidikan sejalan dengan arah dan tujuan haluan negara.
Dengan demikian maka akan tercetak generasi emas untuk Indonesia maju dan Sejahtera.
Kebijakan pemerintah membangun sekolah rakyat dan sekolah garuda untuk menciptakan generasi muda yang terampil, berkarakter, memiliki prinsip pola piker positif dan berkepribadian adalah langkah tepat menciptakan generasi baru.
Kebijakan tersebut alangkah baiknya jika di susul dengan membangun sekolah untuk anak anak usia dini yang di kelola oleh pemerintah, dengan menerapkan kurikulum lanjutan untuk ke sekolah rakyat atau garuda hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Sementara itu dari sisi politik, sekolah partai dapat menjadi tempat melakukan penguatan ideologi Pancasila, bukan untuk mengajarkan dan membangun oligarki kekuasaan.
Dari seluruh persoalan yang ada dan menimbulkan krisis multidimensi tersebut, kunci untuk mengatasinya adalah mengembalikan lagi dan memperkuat ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sebab itu membangun karakter, jatidiri dan mental, lebih dulu yang kita perbaiki adalah moral atau sikap dan perilaku keseharian kita.
Menilik sejarah dari serat pujangga ageng tanah jawa, Jayabaya dan Ronggowarsita, bahwa kelak bangsa ini akan mencapai masa ke emasan dan kemakmuran gemah ripah lohjinawi. Ramalan para pujangga tersebut tentu tidak dapat kita wujudkan, jika kita sebagai bangsa tidak berupaya dengan sekuat tenaga untuk mewujudkanya, pungkasnya.
