INewsID.Com-Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) setelah setahun menjabat sejak dilantik pada 8 September 2025. Posisi Menkeu kini diisi oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Suahasil resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/10/2026).
Menanggapi penunjukannya, Suahasil menilai pergantian ini bukan perubahan yang drastis karena ia telah mendampingi Purbaya selama menjabat sebagai Wamenkeu. Ia mengungkapkan mendapat arahan khusus dari Presiden untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.
“Menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas keuangan negara,” ujar Suahasil. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% di tengah masifnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai berbagai proyek besar.
Rekapitulasi dan Rekam Jejak Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa
Selama satu tahun menjabat menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya dikenal menerapkan pendekatan fiskal yang agresif dengan menjadikan APBN sebagai instrumen utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan strategisnya mencakup likuiditas perbankan, penegakan hukum perpajakan, cukai, perumahan, hingga reformasi birokrasi.
Berikut deretan kebijakan utama yang digulirkan Purbaya selama menjabat:
1. Pengalihan Dana Uang Negara Rp200 Triliun ke Bank BUMN
-
Kebijakan: Memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN berdasarkan KMK Nomor 276 Tahun 2025.
-
Alokasi: Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun; BTN menerima Rp25 triliun; serta BSI menerima Rp10 triliun.
-
Ketentuan: Dana berbentuk deposito on call tenor 6 bulan (dapat diperpanjang) dan dilarang digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Dana harus disalurkan ke sektor riil melalui kredit.
-
Perkembangan: Pada Agustus 2026, total dana direncanakan naik hingga hampir Rp400 triliun dan masa penempatan awal diperpanjang hingga Juli 2027.
-
Dampak: Kebijakan ini memicu perbedaan pandangan dengan BI yang fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah lewat moneter, sementara Kemenkeu fokus menggenjot likuiditas ekonomi.
2. Penegakan Hukum PajakÂ
-
Penagihan Tunggakan: Mengincar 200 penunggak pajak besar bernilai Rp50–60 triliun. Per 14 Oktober, pemerintah berhasil mengumpulkan Rp7,21 triliun
-
Sektor Industri: Penindakan terhadap 40 perusahaan besi dan baja menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp825,28 miliar.
3. Pembebasan Kenaikan Cukai Rokok 2026
-
Memutuskan tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok pada 2026, memutus tren kenaikan tahunan sejak 2014.
-
Pertimbangannya adalah kenaikan harga tidak efektif menekan konsumsi dan berisiko memicu peredaran rokok ilegal serta PHK pekerja industri tembakau.
4. Sektor Perumahan dan Perpajakan Digital
-
Subsidi KPR (PMK No. 65/2025): Memberikan subsidi bunga 5% bagi pengembang kecil, serta subsidi 5,5%–10% bagi masyarakat yang membangun/merenovasi rumah (plafon kredit maks. Rp500 juta).
-
Hapus Utang: Berencana menghapus utang macet di bawah Rp1 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat mengakses KPR bersubsidi.
-
Penundaan Pajak Digital: Menunda pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% oleh marketplace dari 1 Agustus 2026 menjadi 1 November 2026 guna menjaga daya beli masyarakat.
-
Rencana PPN: Membuka peluang penurunan tarif PPN 11% tergantung evaluasi penerimaan negara.
5. Ultimatum Reformasi Bea Cukai
-
Pada November 2025, Purbaya memberikan tenggat waktu 1 tahun kepada DJBC untuk membenahi kinerja.
-
Ia mengancam akan merumahkan sekitar 16 ribu pegawai dan mengembalikan pemeriksaan barang ke perusahaan inspeksi swasta (seperti SGS) jika perbaikan gagal. Langkah ini ditindaklanjuti dengan rotasi pejabat dan pengetatan pengawasan impor ilegal (underinvoicing).
