INewsID.Com-Indonesia saat ini seakan di terpa krisis multidimensi ditengah situasi geopolitik dunia yang kian tidak menentu. Korupsi membudaya, semua lini di kendalikan mafia, narkoba merajalela, alam rusak, ideologi transnasional bebas masuk melalui jaringan internet, serta banyak lagi krisis lainya.
Dari sekian banyak krisis multidimensi yang ada saat ini, hal yang paling sullit di benahi adalah krisis mental dan ancaman perpecahan yang menghantui kehidupan berbangsa bernegara.
Setiap persoalan kerap di picu dikaitkan dengan isu sara. Sementara kebijakan pemerintah sering kali tidak berpihak kepada rakyat. Mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok maupun oligarki, sehingga rakyat akhirnya harus menjadi korban.
Kebersamaan dan gotong royong sudah menjadi barang langka di Negeri ini. Lantas bagaimana kita mencari solusi menyikapi krisis multidimensi tersebut?
Berikut petikan wawancara bersama tokoh muda NU, sekaligus Ketua Perjuangan Walisongo Indonesia Kota Surakarta, RT Sudrajat Dwijodipura, terkait krisis multidimensi saat ini.
Melihat kondisi krisis multidimensi yang ada saat ini bagaimana anda melihatnya?
Krisis multidimensi adalah persoalan multikomplek dari berbagai persoalan yang ada akibat rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap tata kelola system. Baik dibidang politik, hukum, ekonomi, social, dan budaya.
Semua persoalan yang di hadapi bangsa ini tak lepas dari persoalan masa lalu yang masih terus membelit. Bahkan belitan tersebut bertambah parah dengan semakin bebasnya semua informasi di dunia internet dan media social mengatasnamakan demokrasii dan hak asasi manusia.
Kita harus ingat bahwa baik buruk perjalanan sebuah bangsa tak bisa di lepas dari sejarah masa lalu bangsa tersebut. Jika kita ingin maju maka kita harus menengok kebelakang mengambil yang bermanfaat dalam sejarah untuk di bawa menapaki kehidupan masa depan.
Begitu juga sebaliknya, krisis yang di alami sebuah bangsa tak bisa lepas dari persolaan masa lalu bangsa itu sendiri. Ibarat kereta api, Pemimpin Negara adalah masinis kereta, sedangkan pemerintah adalah lokomotifnya, rakyat adalah para penumpang penumpangnya, dan gerbong adalah rangkaian alat negara.
Sebagai seorang masinis, pemimpin harus memiliki pendirian yang teguh. Karena jika tidak teguh dan kuat menerima hantaman dan dorongan, maka arah perjalanan kereta api akan keluar dari relnya.
Berbagai macam penumpang yang ada di dalam gerbong setiap saat bisa saja silang pendapat. Aparat keamanan selaku pihak yang di beri wewenang menjaga keamanan harus berada di tengah. Meski banyak tekanan dan campur tangan ingin mengendalikan, ia harus tetap professional di tengah.
Problem dan persoalan di dalam gerbong dapat di atasi, jika semua orang yang ada di dalam kereta api memegang prinsip gotong royong. Memiliki ideologi yang sama dari sejarah masa lalu yang seharusnya tetap di pertahankan sebagai prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi tersebut adalah Pancasila.
Oleh karena itu timbulnya krisis multidimensi tersebut dapat di tautkan akibat makin tenggelamnya Ideologi Negara kita saat ini.
Indonesia adalah negara kesatuan dari bersatuanya ribuan pulau dan suku suku di berbagai pelosok daerah yang di satukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan tersebut di rangka menjadi Bhinneka Tunggal Ika berasaskan Pancasila.
Oleh sebab itu sebagai warga negara yang menjunjung nilai nilai persatuan kita wajib menjaga dan mempertahankan ideologi tersebut, agar persatuan tetap terjaga.
Banyak sekali konflik di daerah di picu oleh isu sara. Pemerintah daerah selaku pihak yang paling bertanggung jawab harus mampu mempeta petakan konflik di wilayahnua agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah harus berdiri di tengah, menjembatani dan menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat agar tercipta situasi dan kondisi aman di wilayah mereka masing masing.
Pemerintah jangan mban cinde mban siladan atau pilih kasih. Pemetaan wilayah konflik sekecil apapun akan mempermudah langkah aparat melakukan deteksi dini merampungkan isu keamanan. Tidak justru memanfaatkan konflik untuk kepentingan politik, pribadi, pencitraan, golongan dan kelompok.
Partai politik sebagai salah satu instrument negara yang ada dalam konstitusi seharusnya bisa menjadi pilar menanamkan ideologi Pancasila, karena semua sejalan dengan ideologi partai yaitu Pancasila dan UUD RI 1945.
Akan tetapi sampai hari ini kita belum merasakan arah kebijakan partai yang berpijak pada Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan yang mereka lakukan lebih mengarah untuk kepentingan dan kebesaran partai beserta kelompoknya. Sehingga rakyat hanya di jadikan obyek saat pemilu datang.
Kebijakan baik tentu membawa dampak kemakmuran dan kesejahteraan. Sebaliknya jika arah kebijakan hanya untuk kepentingan mereka sendiri maka rakyat yang sangat di rugikan. Jika demikian adanya, maka dapat kita simpulkan bahwa terjadinya krisis multi dimensi ini buah akibat dari berbagai kebijakan yang tidak berasas pada Pancasila dan UUD 1945.
Lantas bagaimana membangun arah kebijakan yang baik untuk negara ini?
Arah kebijakan yang baik tentu semua berimplikasi pada kesejahteraan rakyat. Tapi apakah arah kebijakan yang di buat tersebut tidak terkontaminasi dengan kepentingan tertentu?. Ini yang harus di hindari oleh para pemimpin di negeri ini.
Tidak hanya Presiden dan para pemimpin partai, kepala daerah dan para pejabat di semua sektor harus memilik arah yang sama.
Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa di semua sektor ada pungli dan korupsi. Perilaku tercela ini menjadi budaya akibat hilangnya hati nurani, dan semakin tingginya ndividualism masyarakat saat ini.
Sebagai contoh, orang tua kita dulu apabila menanam pohon buah hasilnya tidak dimakan habis saat itu juga, tetapi juga di sisakan untuk anak cucu. Perilaku tersebut mencerminkan keselarasan, memikirkan kepentingan masa depan anak cucunya, agar mereka kelak masih memperoleh bagian kemulyaan dari orang tuanya.
Berbagi dan menjaga kepentingan masa depan sekarang sudah tidak ada lagi dalam kamus kehidupan bangsa ini. Mereka (pejabat) rakus menguras sumber daya alam, akibatnya bencana alam merajalela. Banjir, tanah longsor, gempa dan bencana alam lain setiap hari terus menjadi ancaman di tengah masyarakat
Jikalau masih ada sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kondisi alam, dapat di pastikan sebagian besar mereka adalah masyarakat adat yang peduli pada kondisi lingkungan.
Secara umum masyarakat kita adalah bangsa gotong royong yang mengedepankan kebersamaan dan toleransi. Akan tetapi derasnya ideologi transnasional baik fundamentalis kiri maupun kanan yang merebak melalui dunia internet, pada akhirnya membuat masyarakat kita lupa serta kehilangan jati diri.
Mereka mudah menerima ajaran dan budaya luar ketimbang asal usulnya sendiri. Gampang tergiur janji surga ketimbang berbuat baik untuk sesama.
Belajar dari sejarah kemajuan bangsa nusantara di masa lalu. Pada abad ke 7 bangsa ini sudah bisa membuat Candi Borobudur yang masa pembangunanya di kerjakan selama lebih dari setengah abad, serta mengalami masa peralihan kepemimpinan.
Kemegahan bangunan Candi Borobudur memperlihatkan majunya arsitektur bangsa Nusantara pada masa itu yang sampai sekarang belum ada tandinganya.
Konsistensi kebijakan yang terus dipegang hingga setengah abad lebih rupanya mampu menunjukan pada dunia, bahwa bangsa Nusantara adalah bangsa besar yang sangat maju pada masanya. Konsistensi kebijakan tersebut dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa di ambil oleh para pemimpin, bahwa kemajuan kemakmuran sebuah peradaban bangsa itu hanya bisa di lakukan melalui konsitensi arah kebijakan yang berkelanjutan.
Pemerintah harus melakukan penguatan sejarah, mengembalikan ingatan anak bangsa pada sejarah. Mencegah dan menangkal kelompok kelompok luar yang ingin menghancurkan sejarah Nusantara. Karena dampak dari pengaburan dan penghilangan ingatan sejarah tersebut hari ini bisa kita rasakan dengan adanya krisis multidimensi.
Sikap individualisme mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia, pada akhirnya menghilangkan sikap gotong royong masyarakat Indonesia.
Mereka sudah tidak lagi memegang teguh ajaran luhur bangsa Nusantara yang mengutamakan keselarasan, dan membangun spirit hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Perilaku masyarakat yang semakin jauh dari nilai nilai luhur tersebut, tak lepas dari kepentingan politik asing yang ingin menghancurkan bangsa ini lewat pengaburan sejarah leluhur Nusantara.
Lantas bagaimana Langkah yang baik menyikapi persoalan tersebut?
Pendidikan adalah kunci dalam membangun sebuah generasi baru yang lebih baik. Untuk membangun sebuah generasi baru, dunia pendidikan adalah tempat yang paling tepat. Akan tetapi kebijakan dunia Pendidikan juga harus memiliki arah yang jelas sejalan dengan pembukaan UUD 1945 untuk mencetak generasi baru yang unggul.
Kurikulum pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi harus konsisten. Inovasi dan kreativitas di lakukan sejalan dengan kompetensi, riset dan pengetahuan. Menguatkan nilai nilai gotong royong dan menanamkan moral Pancasila. Pemerintah harus melakukan kontrol penuh pada kurikulum, sehingga pendidikan sejalan dengan arah dan tujuan haluan negara yang berkiblat pada kebangsaan bukan profit.
Kebijakan pemerintah yang membangun sekolah rakyat dan sekolah garuda untuk menciptakan generasi muda terampil, berkarakter, serta memiliki pola pikir positif dan berkepribadian merupakan langkah tepat untuk menciptakan generasi baru.
Langkah tersebut baiknya di barengi dengan membangun sekolah untuk anak usia dini yang di kelola langsung oleh pemerintah, melalui penerapan kurikulum lanjutan sampai ke jenjang perguruan tinggi.
Sedangkan dari sisi politik, sekolah partai dapat menjadi tempat bagi instrumen negara di dalam melakukan penguatan ideologi Pancasila, bukan justru untuk membangun oligarki kekuasaan.
Seluruh persoalan yang ada dan menimbulkan krisis multidimensi bangsa saat ini, kunci untuk mengatasinya adalah menguatkan kembali ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Menilik catatan sejarah para pujangga agung tanah jawa di ramalkan bahwa, kelak bangsa ini akan menuju pada masa ke emasan dan kemakmuran gemah ripah lohjinawi. Ramalan itu tidak bisa kita wujudkan, jika kita sebagai bangsa tidak berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkanya.
